ID ENG

Berdialog Dengan Gibran Rakabuming Raka, Aktivis Serikat Buruh Minta Penetapan UMK 2023 Tidak Mengacu PP Nomor 36

Tanggal Publish: 19/10/2022, Oleh: DPP FSB Garteks

Aliansi Serikat Pekerja/Serikat Buruh se Surakarta Jawa Tengah hari ini melakukan audiensi dengan Gibran Rakabuming Raka Wali Kota Surakarta di kantor kerjanya bersama Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker) Kota Surakarta bersama jajarannya. Dalam pertemuan ini, aktivis serikat buruh menyampaikan beberapa persoalan buruh, diantaranya masalah penetapan upah layak.

Sutrisno Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri-Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FSB GARTEKS-KSBSI) Solo Raya yang hadir dalam pertemuan, menyampaikan buruh meminta penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)  tidak mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

“Kami ingin kenaikan UMK 2023 sebaiknya mengacu pada Permenaker No. 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Kebutuhan Hidup Layak,” ucapnya, saat diwawancarai melalui seluler, Rabu (19/10/2022).

Sebab, kata Sutrisno, pasca kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar 30 persen, telah berdampak pada kenaikan harga sembako dan biaya transportasi. Nah, setelah dilakukan survei kebutuhan hidup layak di pasar tradisional yang memakai Permenaker No. 18 Tahun 2020, ternyata semua harga kebutuhan pokok sudah naik.

Artinya, kalau penetapan UMK 2023 memakai PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan tentu saja kenaikannya dibawah inflasi. Artinya, besar kemungkinan kenaikan UMK di Surakarta hanya sebesar 4,95 persen. Dan kondisi ekonomi buruh akan kesulitan jika mendapatkan upah sebesar itu. Sementara, inflasi di Jawa Tengah hari ini mencapai 6,5 persen. Maka aktivis serikat buruh pun meminta kepada Walikota Surakarta agar UMK 2023 naik sebesar 10 persen.

“Setelah kami sampaikan permintaan UMK 2023 di Surakarta sebesar 10 persen, Pak Gibran menyambut baik dan akan mempelajarinya dahulu tentang hasil survei kebutuhan hidup layak dari data yang kami berikan,” ungkapnya.

Sutrisno juga menjelaskan, dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 memang menegaskan soal penerapan Struktur Skala Upah untuk semua perusahaan. Namun faktanya, sampai hari di Jawa Tengah, masih banyak pengusaha yangg belum menjalankannya, termasuk di Surakarta.  

“Kalau pun ada pengusaha yang menjalankan Struktur Skala Upah di perusahaannya, namun masih jarang melibatkan perwakilan serikat buruh,” terangnya.

Adapun perwakilan aliansi serikat pekerja/serikat buruh yang hadir dalam pertemuan dengan Wali Kota Surakarta, diantaranya dari KSPSI, SBSI 92, SPN dan FSB GARTEKS KSBSI. (AH)