ID ENG

Berdialog Dengan Ganjar Pranowo, Ini Yang Dsampaikan Aktivis Buruh GARTEKS KSBSI

Tanggal Publish: 06/11/2020, Oleh: DPP FSB Garteks

Pada Kamis kemarin (5/11/20) Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah menerima perwakilan aktivis buruh dari Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri-Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FSB GARTEKS-KSBSI) se-Jawa Tengah diruang kerjanya. Pertemuan itu, khusus membahas dunia perburuhan dan ketenagakerjaan ditengah pandemi Covid-19.

Toto Susilo Wakil Ketua Konsolidasi DPP FSB GARTEKS KSBSI mengatakan saat bertemu dengan Ganjar Pranowo, organisasinya menyampaikan apresiasi. Karena pemimpin Jawa Tengah itu berani membuat kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021, tidak mengikuti Surat Edaran (SE) dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Dimana isi SE itu menganjurkan penundaan UMP tahun depan dengan alasan pandemi Covid-19 kepada semua gubernur di Indonesia.

“Kami sangat mendukung kebijakan beliau yang berani menaikan UMP 2021 sebesar 3,27 persen, melampaui anjuran dari Kemnaker,” ujarnya, saat dikonfirmasi lewat seluler, Kamis, 5 November 2020.

Kabarnya keputusan resmi masalah upah yang telah ditetapkan, Ganjar Pranowo rencananya hendak digugat oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Tengah. Karena dianggap mengabaikan SE UMP 2020 yang diterbitkan Kemnaker. Karena itu, FSB GARTEKS KSBSI se-Jawa Tengah menegaskan siap membela Ganjar Pranowo, kalau nantinya digugat.

“Kami akan melakukan perlawanan melalui aturan tergugat intervensi,” ucap Toto yang juga Ketua DPC FSB GARTEKS KSBSI Kabupaten Jepara.

Selain itu, Ganjar Pranowo juga mengajak perwakilan FSB GARTEKS KSBSI Jawa Tengah masuk tim perumusan masalah hubungan industrial tentang dampak buruh dan perusahaan dampak Covid-19. FSB GARTEKS KSBSI se- Jawa Tengah juga menyampaikan bahwa sampai tahun ini belum ada perwakilan pengurusnya duduk di perwakilan LKS Tripartit dan Dewan Pengupahan tingkat provinsi.

“Beliau berjanji mengupayakannya supaya kedepannya perwakilan kami bisa masuk di LKS Tripartit dan Dewan Pengupahan ditingkat provinsi,” jelasnya.

Sejauh ini, ia mengatakan kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah sangat membuka pintu terhadap aktivis buruh dan mau membuka ruang dialog. Hal itu terbukti, Ganjar Pranowo juga mengajak kawan-kawan serikat buruh/pekerja diwilayahnya untuk saling bersinergi.

“Kalau pun nanti ada persoalan buruh dengan pengusaha di perusahaan karena dampak Covid-19, beliau mengatakan semuanya harus diselesaikan secara transparan. Dan si pengusaha tidak boleh tertutup,” jelasnya.(AH)