ID ENG

Berdialog Dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah, FSB GARTEKS KSBSI Jawa Tengah Desak Keluarkan Klaster Ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja

Tanggal Publish: 15/08/2022, Oleh: DPP FSB Garteks

Hari ini pengurus Federasi Serikat Buruh Garment Kerajinan dan Kulit Sentra Industri Afiliasi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FSB GARTEKS KSBSI) perwakilan dari wilayah Jepara, Kota Semarang, Karanganyer dan Surakarta melakukan audiensi dengan Komisi E Bidang Ketenagakerjaan DPRD Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) di Kota Semarang.

Toto Susilo Ketua DPC FSB GARTEKS KSBSI Kabupaten Jepara mengatakan bahwa pertemuan tersebut dalam menyikapi omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja. Pasalnya, Dewan Eksekutif Nasional (DEN) KSBSI telah mengintrusikan semua pengurus cabang federasi yang berafiliasi melakukan aksi demo, dari tingkat nasional sampai daerah. Adapun tuntutan demo yang disuarakan adalah:   

  1. Mendesak DPR R.I untuk mengeluarkan klaster ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja.
  2. Mendesak Presiden R.I untuk menerbitkan Perppu penangguhan keberlakuan klaster ketenagakerjaan dari Undang Undang (UU) Cipta Kerja dan memberlakukan UU No. 13 Tahun. 2003 secara utuh.

“Setelah kami menyampaikan pernyataan terkait penolakan omnibus law UU Cipta Kerja, DPRD Provinsi Jawa Tengah menyambut positif sikap FSB GARTEKS KSBSI di Jawa Tengah,” kata Toto saat diwawancarai melalui seluler, Senin (15/8/2022).

Lanjutnya, dia menyampaikan DPRD Provinsi Jawa Tengah akan merekomendasikan untuk membuat surat resmi terkait tuntutan FSB GARTEKS KSBSI ke DPR RI. Dan dalam waktu dekat ini DPRD Provinsi Jawa Tengah berencana akan membuat Focus Group Discussion (FGD) bersama pihak terkait unttuk membahas isu ketenagakerjaan.

“Saya menyampaikan kepada mereka FGD yang mengangkat isu ketenagakerjaan ini sangat bagus. Tapi saran saya agenda tersebut jangan sebatas wacana saja, tapi setelah kegiatan harus ada aksi kongkritnya untuk membela kepentingan buruh,” jelasnya.

Selain itu, pengurus DPC FSB GARTEKS KSBSI di Jawa Tengah juga mendorong DPRD Provinsi Jawa Tengah harus lebih sering turun ke lapangan untuk memperhatikan nasib buruh. “Mereka tadi menyampaikan kepada kami siap untuk mendengarkan aspirasi buruh dan siap bekerja sama dengan FSB GARTEKS KSBSI di Jawa Tengah untuk mencari solusi ketenagakerjaan,” tutupnya. (AH)