ID ENG

Bangun Komitmen, Aktivis Buruh Garmen dan Tekstil Siap Deklarasikan APBGATI

Tanggal Publish: 03/11/2020, Oleh: DPP FSB Garteks

Beberapa federasi serikat pekerja/buruh akan membentuk aliansi serikat yang bernama Aliansi Pekerja/Buruh Garmen, Alas Kaki dan Tekstil Indonesia atau disingkat APBGATI. Diantaranya, Federasi Serikat Buruh Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri-Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FSB GARTEKS-KSBSI) salah satu fasilitatornya. Organisasi ini rencananya lebih fokus melakukan pendidikan, advokasi dn peningkatan kualitas sosial dialog.

Benny Sekretaris Jenderal Federasi Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) mengatakan APBGATI merupakan aiansi bersama serikat pekerja/buruh yang nantinya bisa saling bersinergi untuk membela kepentingan buruh. Dia menjelaskan organisasi ini juga akan membuat badan hukum, untuk memperkuat posisi tawar ditingkat nasional.

“Kalau tidak ada halangan, tanggal 11 bulan ini kami akan deklarasikan secara kelembagaan. Yang sudah bergabung di APBGATI sudah ada 6 serikat pekerja/buruh dan kemungkinan besar ada yang bergabung lagi,” ujarnya, saat diwawancarai seusai rapat kecil pembahasan APBGATI di Rumah Makan Sumber Alam, Cipinang Muara, Jakarta Timur (3/11/20).

Lanjutnya, untuk rencana kedepannya, APBGATI akan melakukan program pelatihan dan advokasi diseputar industri padat karya dan isu-isu nasional yang ada kaitannya dengan dunia perburuhan.

“Melalui APBGATI saya berharap kekuatan serikat buruh/pekerja bisa membangun solidaritas. Dari melakukan advokasi sampai menyikapi isu nasional dan global terkait isu perburuhan. Apalagi dimasa pandemi Covid-19 ini, banyak buruh menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan” lugasnya.

Intinya, Benny mengatakan rencana program kerja yang dilakukan APBGATI akan banyak. Salah satunya, dalam waktu dekat ini menyikapi secara kritis agenda perjanjian perdagangan Indonesia-Uni Eropa (CEPA). Termasuk penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 November kemarin.

“Kami ikut mendukung serikat buruh/pekerja yang melakukan uji materi atau judicial review Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK) dari sisi formil dan meteril. Karena masih ada pasal dalam undang-undang ini yang krusial dan dianggap merugikan hak burub di dunia kerja,” ujarnya. 

Dijelaskannya, waktu pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja dalam pertemuan Tripartit Nasional, ada rekomendasi perubahan pasal dari serikat buruh yang diakomodir untuk direvisi. Namun tidak semua usul itu diterima pemerintah. Oleh sebab itu, bagi siapa pun yang belum puas dengan keputusan Undang-Undang Cipta Kerja, sangat baik melakukan uji materi di MK.

“Saya berharap ketika Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, pemerintah tidak semata membela kepentingan investor. Kami akan tetap melakukan perlawanan melalui aksi demo dan konstitusional, kalau nantinya hak buruh semakin terdegradasi di dunia kerja,” tegasnya.

Terakhir, dia berharap APBGATI menjadi organisasi lintas serikat buruh/pekerja yang solid. Berkomitmen membela kepentingan buruh, serta mematahkan stigma, bahwa serikat buruh adalah organisasi yang gampang terpecah belah. (AH)