ID ENG

Bakal Menciptakan Perbudakan Modern, Buruh GARTEKS KSBSI Bogor Menolak RUU Cipta Kerja

Tanggal Publish: 01/03/2020, Oleh: DPP FSB Garteks

Sikap buruh semakin hari sudah tak percaya lagi dengan omnibus law dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Pasalnya sejak awal pembuatan draft RUU ini dinilai tidak transparan oleh buruh. Menyikapi hal ini DPC FSB GARTEKS Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Kabupaten Bogor, Jawa Barat menegaskan menolak RUU Cipta Kerja dan kembali akan turun ke jalan melakukan aksi demo.

Wadiyo, Ketua Cabang DPC FSB GARTEKS KSBSI Kabupaten Bogor menilai omnibus law RUU Cipta Kerja yang akan dibahas DPR RI hanya sarat kepentingan investor. Kalau pun RUU tersebut nantinya disahkan di Gedung Senayan, tak ada menguntungkan buruh.

“Banyak pasal dalam RUU Cipta Kerja yang tak berpihak pada buruh. Seperti hilangnya nilai pesangon, penggunaan kerja kontrak (outsourcing) yang masif, dan pembebasan pekerja kasar atau Tenaga Kerja Asing (TKA) masuk ke Indonesia,” dalam keterangan pers, Minggu (1/3).

Selain dianggap bakal membunuh masa depan buruh Indonesia, Wadiyo juga mengungkapkan RUU Cipta Kerja telah mengurangi syarat Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) untuk para pelaku usaha. Sehingga pihak investor bakal sangat diuntungkan.

“Kalau izin Amdal nantinya diabaikan hanya demi kepentingan investor, kami menilai dampaknya sangat buruk kedepannya terhadap lingkungan dan masyarakat. Sebab Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) akan dihapus. Sehingga negara tidak memiliki kekuatan lagi,” ujarnya.

Intinya buruh GARTEKS KSBSI Kabupaten Bgor menegaskan omnibus law yang sedang dikerjakan banyak  menghilangkan semangat ideologi Pancasila dan UUD 1945. Negara hanya akan memberikan karpet merah kepada invenstor. Lalu nasib buruh dan rakyat kecil nantinya bakal menjadi tumbal perbudakan modern.

“Bahkan praktik perbudakan modern ini nantinya bakal lebih parah dari sebelumnya,” tegasnya.

Dengan tegas DPC FSB GARTEKS KSBSI Kabupaten Bogor menyatakan menolak disahkannya RUU Omnibus law Cipta Lapangan Kerja dan menuntut:

1.Pemerintah segera mengeluarkan klaster ketenagakerjaan dalam kerangka Omnibus Law.

2.Mendesak DPR tidak mengesahkan RUU Cipta lapangan Kerja menjadi Undang-Undang.

3.Pemerintah harus fokus terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat miskin. Khususnya terhadap buruh/pekerja  yang masih jauh dari kata Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Terakhir, ia bersama pengurus dan anggotanya juga berharap agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa mendengarkan suara tuntutan buruh. Karena omnibus law klaster ketenagakerjaan jelas sangat merugikan kaum buruh. (Faisal-Kontributor Cab Bogor)