ID ENG

Anjuran Mediator Hubungan Industrial Disnaker Kabupaten Tangerang Abu-Abu, Ada Dugaan Kepala Daerah Intervensi

Tanggal Publish: 09/12/2021, Oleh: DPP FSB Garteks

Dewan Pengurus Cabang Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri-Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DPC FSB GARTEKS KSBSI) Tangerang Raya menyampaikan sikap kecewa atas terbitnya surat anjuran dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Tangerang. Surat ini terkait kasus perselisihan hubungan industrial di PT. Aggiomultimex International Group.

Erwinanto Wakil Ketua Bidang Konsolidasi DPC FSB GARTEKS Tangerang Raya menjelaskan kronologisnya, pada November 2020 telah terbentuk Pengurus Komisariat (PK) FSB GARTEKS KSBSI PT. Aggiomultimex International Group, kemudian dicatatkan ke Disnaker Kabupaten Tangerang.

Nah, secara tiba-tiba oleh perusahaan menyatakan PK FSB GARTEKS KSBSI PT. Aggiomultimex International Group dinyatakan masa kontrak kerja mereka sudah berakhir. Tak lama kemudian, masalah ini dibawa ke Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) ke Disnaker Kabupaten Tangerang dengan anjuran Nomor: 567/1027/Disnaker/2021, tertanggal 21 Maret 2021.

Hasil dari anjuran Disnaker Kabupaten Tangerang dinyatakan 7 orang status kerjanya masih berlanjut. Karena dinyatakan kontrak kerjanya batal demi hukum. Kemudian, pada 24 Maret 2021 semua pengurus dan anggota yang bekerja di perusahaan ini diputus hubungan kerjanya.

“Alasan perusahaan memberhentikan mereka bekerja karena masa kerjanya sudah habis,” ucap, saat diwawancarai melalui seluler, Rabu (8/12/2021).

“Akhirnya DPC FSB GARTEKS KSBSI Tangerang Raya pun memutuskan aksi demo di PT. Aggiomultimex International Group, karena menolak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh perusahaan,” terangnya.

Kemudian, pada 29 Maret 2021, pihak perusahan tetap bersikukuh dan membuat pemberitahuan menolak kehadiran PK FSB GARTEKS KSBSI PT. Aggiomultimex International Group. Serta menyatakan 32 dari pengurus dan anggota serikat buruh ini kontrak masa kerjanya sudah habis. Erwinanto mengatakan tidak langsung menerima pemberitahuan tersebut.

“Kemudian kami melaporkan kasus ini ke Dinas Pengawas Ketenagakerjaan tingkat Provinsi Banten. Setelah diperiksa, akhirnya keluar nota pemeriksaan yang menyatakan PT. Aggiomultimex International Group ini tidak boleh menerapkan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT),” jelasnya.

Setelah terbitnya keputusan, akhirnya 32 orang yang di PHK ini dicatatkan ke Disnaker Kabupaten Tangerang. Lalu pada 7 Desember 2021, pihaknya kembali menerima surat anjuran yang diketahui Plt Disnaker Kabupaten Tangerang atas nama Beni Rachmat S.H dan Noer Dwinanto, SE sebagai mediator. Dengan Nomor: 567/4096-Disnaker/2021, untuk Aris Fujianti beserta 32 orang lainnya.

“Tapi setelah surat anjuran yang diterbitkankami nilai mengecewakan. Karena isinya menganjurkan hubungan kerja antara PT. Aggiomultimex International Group dengan Aris Fujianti dan 32 orang lainnya bisa diselesaikan kalau sudah mendapat putusan dari lembaga Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI),” ucapnya.

Kedua belah pihak juga diperintahkan memberikan jawaban yang diterbitkan, selambat-lambatnya 10 hari jam bekerja setelah menerima surat anjuran. Artinya, Erwinanto menilai, mediator tidak memberikan pertimbangan hukum. Dan tidak ada menegaskan, apakah status pekerjaan Aris Fujianti serta 32 orang lainnya, kontrak kerja mereka batal demi hukum. Atau kontrak kerja mereka sah berakhir dengan PHK.

Dugaan Intervensi

Merasa tak puas, DPC FSB GARTEKS KSBSI Tangerang Raya sudah berupaya menelusuri siapa-siapa saja pemilik perusahaan tersebut. Dan diduga kuat, salah satu pemilik sahamnya adalah Ahmed Zaki Iskandar Bupati Kabupaten Tangerang.  

“Tadi pagi kami mengklarifikasi ke mediator Disnaker Kabupaten Tangerang atas nomor surat: 567/4096-Disnaker/2021. Dalam klarifikasi itu, pihak mediator menyampaikan alasan, bahwa perusahaan tidak memberikan berkas atau kronologis,” ucapnya.

Kemudian, mempertanyakan kepastian apakah PT. Aggiomultimex International Group, salah satu pemilik sahamnya adalah Bupati Kabupaten Tangerang? Namun  mediator menjawab tidak tahu. Serta menegaskan sang bupati tidak pernah mengintervensi kasus perselisihan ketenagakerjaan tersebut.

“Kami tak langsung percaya dengan pernyataan mediator dan menduga kuat Kepala Daerah atau Bupati Kabupaten Tangerang melakukan intervensi atas kasus 32 buruh yang ter-PHK di PT. Aggiomultimex International Group,” ungkapnya.

Sambil menunggu putusan, Erwinanto menduga kuasa hukum dari PT. Aggiomultimex International Group memang langsung ditugaskan Bupati Kabupaten Tangerang. Oleh sebab itu, DPC FSB GARTEKS KSBSI Tangerang Raya tetap mengambil langkah gugatan PHI di Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Serang.

Sebab pihaknya menilai, perjanjian kontrak kerja yang diterapkan oleh perusahaan batal demi hukum. Alasannya, kalau dikaji Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 Maupun mengacu pada UU Nomor 11 tahun 2021 Tentang Cipta Kerja dan turunannya dalam PP Nomor 35 Tahun 2021 Tentang PKWT Alih Daya  Waktu Kerja dan Istirahat Kerja Serta Pemutusan Hubungan Kerja karena menerangkan sifat dan jenis pekerjaan yang tetap, jelas tidak boleh ada sistem PKWT.

“Masa PKWT nya pun sudah melebihi jangka waktu 5 tahun seperti yang diatur di PP 35/2021 dan UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,” tutupnya. (AH)