ID ENG

Anggota di PHK, DPC FSB GARTEKS KSBSI Kota Bandung Lakukan Perlawanan Hukum ke PT. Gadingmas Wirajaya

Tanggal Publish: 10/06/2022, Oleh: DPP FSB Garteks

Dewan Pengurus Cabang Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri-Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DPC FSB GARTEKS KSBSI) Kota Bandung Jawa Barat akhirnya memutuskan sikap tegas melakukan advokasi. Pasalnya, anggotanya bernama Ilin dari Pengurus Komisariat (PK) PT. Gadingmas Wirajaya  menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Karena Ilin tidak mau menerima uang pensiun dari perusahaan yang tidak sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan.

Nanang Wakil Ketua 1 DPC FSB KOTA DPC FSB GARTEKS KSBSI Kota Bandung menjelaskan kronologisnya, bahwa anggota mereka bernama Ilin, usia 62 tahun sudah bekerja sejak tahun 2001 atau tepatnya sudah 21 tahun mengabdi di perusahaan tersebut. Pada 23 Maret dia mengajukan secara tertulis untuk pensiun ke manajemen PT. Gadingmas Wirajaya, sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.

“Tak lama kemudian, beberapa kali pihak manajemen perusahaan untuk berdialog dengan Ilin. Lalu pihak perusahaan menawarkan dirinya untuk membuat surat pengunduran diri dan menawarkan konvensasi sebesar Rp.44.816.250,” ucap Nanang saat diwawancarai melalui seluler beberapa waktu lalu.

Berhubung tawaran tersebut tak sesuai dengan hak normatif dan peraturan ketenagakerjaan, Ilin langsung menolaknya. Karena dinilai bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021. Dimana menetapkan buruh pensiun mendapatkan pesangon 1.75 X UMPK X1 X serta berhak mendapatkan uang penghargaan masa kerja sebesar 7 bulan upah sebagaimana pasal 156 ayat 3 (3) UU Nomor 11 Tahun 2020 JO UU 13 tahun 2003 dan pasal 40 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.

“Karena Pak Ilin tetap menolak tawaran, akhirnya pada 31 Mei kemarin, beliau kembali dipanggil oleh HRD. Kemudian dia dinyatakan sejak tanggal 2 Juni 2022 tidak diperkenankan lagi bekerja. Atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena pensiun. Perusahaan juga hanya menyanggupi membayar uang pensiun sebesar tawaran semula. Termasuk iuran BPJS dana pensiun juga sudah dihentikan,” ungkapnya.

“Surat permohonan mediasi juga sudah kami kirim ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandung. Semoga mediator penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) segera menanggapi masalah ini,” ungkapnya.

Nanang menegaskan DPC FSB GARTEKS KSBSI Kota Bandung tidak mau tunduk atas ketidakadilan ini. Dan akan tetap melakukan perlawanan hukum. Karena itu, pihaknya tetap mendesak PT. Gadingmas Wirajaya untuk memberikan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak serta hak lainnya kepada saudara Ilin.  

Setelah ditotalkan, maka untuk uang pesangon masa kerja beliau selama 20 tahun lebih 7 dan penghargaan kerja beliau selama bekerja, saudara Ilin berhak mendapatkan uang sebesar Rp.85.858.500 dari perusahaan

“Pak Idin sudah totalitas bekerja selama 20 tahun lebih di perusahaan. Seharusnya pihak manajemen perusahaan memberikan penghargaan tertinggi ketika dia memasuki usia pensiun. Kami tidak akan tunduk dengan ketidakadilan ini,” tegasnya.

Tim kuasa hukum dalam persoalan Ilin adalah Ahmad Munir, Nanang Wahidin, Syaiful AZ, SH, Achmad, Ali Syahdinar. Ia juga menyampaikan bahwa advokasi yang dilakukan ini merupakan sikap DPC FSB GARTEKS KSBSI Kota Bandung karena ingin mandiri. Sebab, selama ini saat terjadi kasus perselisihan hubungan industrial, masih sering dibantu oleh DPP FSB GARTEKS KSBSI.

“Sudah saatnya kami ingin mandiri dalam melakukan advokasi untuk buruh. Kami berterima kasih kepada DPP FSB GARTEKS KSBSI yang sudah banyak memberikan pelatihan negoisasi dan advokasi perburuhan. Jadi sudah waktunya kami aktualisasikan,” ucapnya. (AH)