ID ENG

Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Banten Sikapi Kritis Pasca Penetapan UMK 2022

Tanggal Publish: 01/12/2021, Oleh: DPP FSB Garteks

Tri Pamungkas Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri (FSB GARTEKS) Tangerang Raya menyampaikan sikap kecewa atas diputuskannya Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2022 di Provinsi Banten. Dikatakannya, jika ingin memutuskan upah seharusnya secara bijak dan melibatkan unsur-unsur yang terkait.

“Bukan mengikuti keinginan sekelompok pihak saja yang bisa merugikan nasib buruh,” ucapnya, saat diwawancarai, Rabu (1/12/2021).

Dia tidak sepakat saat Wahidin Alim Gubernur Banten membuat kebijakan UMK 2022 berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan. Pasalnya, PP ini turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja Kerja yang masih ditolak oleh buruh. Kalau pun menetapkan UMK, ada baiknya memakai solusi alternatif agar tidak menimbulkan kekecewaan.  

“Sebelum membuat keputusan UMK sebaiknya dibuat survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dulu. Saya pikir tujuan survei ini mendekati solusinya untuk memberikan upah layak pada buruh sesuai kebutuhan ekonomi setiap harinya,” jelasnya.

Kemudian, seorang gubernur tak perlu harus tunduk dengan anjuran Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) jika menetapkan upah minimum harus mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan. Sebab, pernyataan ini disampaikan sebelum putusan uji materi formil dan materiil UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI).

Dimana, dalam putusannya, Hakim MKRI memerintahkan kepada pemerintah dan DPR segera merevisi UU Cipta Kerja selama 2 tahun.   “Jadi Menaker tidak bisa sembarangan memberikan sanksi pemecatan kepada setiap kepala daerah kalau tidak mengikuti anjuran upah minimum berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan,” ungkapnya.

Begitu juga, Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja dalam pidato resminya menyampaikan UU Cipta Kerja tetap berlaku termasuk PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan serta turunan peraturan lainnya. Tapi menurut Tri Pamungkas, pernyataan Jokowi ini tidak bisa lagi menjadi acuan dasar keputusan menetapkan upah minimum.

“Seperti yang saya bilang tadi, selama 2 tahun ini UU Cipta Kerja segera di revisi oleh pemerintah dan DPR. Jadi PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan beserta turunan peraturan lainnya tidak bisa menjadi acuan,” pungkasnya.

Tentu saja, keputusan UMK 2022 membuat buruh di Banten kecewa karena tidak sesuai harapan. Dia menjelaskan untuk membatalkan keputusan tersebut bisa dilakukan secara prosedur hukum, melalui cara ligitasi dan nonligitasi. Kalau untuk proses ligitasi lewat gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan mengumpulkan bukti-buktinya.

“Kemudian UMK 2022 ini bisa dibatalkan kalau semua serikat buruh/pekerja bersatu dengan melakukan aksi besar-besaran sampai semua aktivitas ekonomi dan pemerintahan lumpuh total. Sehingga akhirnya Gubernur Banten membuat kebijakan diskresi,” kata Tri Pamungkas yang saat ini dipercaya anggota Dewan Pengupahan Provinsi Banten dari unsur serikat buruh/pekerja.

Artinya, kebijakan UMK 2022 ini, ia mengatakan pemerintah telah menciderai demokrasi. Karena buruh itu berhak mendapatkan upah layak. Kalau upah buruh terbilang sejahtera, semua pasti menikmatinya. Dari pedagang pasar sampai pengusaha makanan, hiburan, pariwisata, perhotelan karena perputaran uang tetap berputar.

“Kalau pemerintah membuat kebijakan upah rendah terhadap buruh, maka daya beli masyarakat pasti menurun, roda ekonomi melambat dan ledakan kemiskinan semakin bertambah,” pungkasnya.

Terakhir, Tri Pamungkas menerangkan kendala utama kegagalan dalam penetapan upah minimum di Banten karena tidak ada kesepakatan bersama dalam satu angka dari Dewan Pengupahan Provinsi Banten. Baik dari unsur perwakilan pemerintah, pengusaha dan serikat buruh/pekerja.

“Sehingga masing-masing unsur perwakilan memiliki pandangan masing-masing. Sementara, waktu itu dari perwakilan Dewan Pengupahan Provinsi unsur serikat buruh/pekerja mengusulkan kenaikan UMK 2022 sebesar 13,5 persen,” ujarnya.

Sementara perwakilan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Banten menginginkan UMK 2022 harus tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan. Dan pemerintah dalam menetapkan upah ini harus berlandaskan data Badan Pusat Statistik (BPS) dahulu.

“Belajar dari pengalaman saya sejak dari tahun 2016 saya menjadi anggota Dewan Pengupahan Provinsi Banten, belum pernah ada kesepakatan bersama menentukan angka upah. Sehingga pihak perwakilan pemerintah selalu mengikuti kemauan rekomendasi APINDO dalam menentukan soal upah,” tandasnya.

Wahidin Alim Gubernur Banten pada Selasa (30/11/2021) telah menetapkan Surat Keputusan (SK) Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Surat tersebut terbit dengan nomor No. 480/582-RLS.ADPIM/XI/2021. Dimana, menjelaskan  besaran UMK Tahun 2022 Provinsi Banten.

Berikut besaran UMK Tahun 2022 se-Provinsi Banten :                                     

Kabupaten Pandeglang tidak ada kenaikan atau tetap Rp 2.800.292.64.

Kabupaten Lebak naik menjadi Rp 2.773.590.40 dari Rp 2.751.313.81 atau naik 0,81%.

Kabupaten Serang tidak ada kenaikan atau tetap Rp 4.215.180.86.

Kabupaten Tangerang tidak ada kenaikan atau tetap Rp 4.230.792.65.

Kota Tangerang naik menjadi Rp 4.285.798.90 dari Rp 4.262.015.37 atau naik 0,56%.

Kota Tangerang Selatan naik menjadi Rp 4.280.214.51 dari Rp 4.230.792.65 atau naik 1,17%.

Kota Cilegon naik menjadi Rp 4.340.254.18 dari Rp 4.309.772.64 atau naik 0,71%.

Kota Serang naik menjadi Rp 3.850.526.18 dari Rp 3.830.549.10 atau naik 0,52%.

Gubernur Banten menyampaikan penetapan UMK mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yaitu PP No. 36/2021 tentang Pengupahan sebagai produk hukum turunan dari UU No.11Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan masih berlaku oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (AH)