ID ENG

Aktivis KSBSI Tangerang Desak Pemerintah Keluarkan Naskah Asli Undang-Undang Cipta Kerja

Tanggal Publish: 13/10/2020, Oleh: DPP FSB Garteks

Terkait sikap penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, hari ini gabungan federasi serikat buruh yang berafiliasi dengan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) di Kabupaten Tangerang melakukan aksi demo di Gedung DPRD Kabupaten Tangerang Banten.

Massa buruh KSBSI yang jumlahnya 1000 orang lebih ini menegaskan tetap menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan DPR RI pada 6 Oktober 2020 kemarin. Kemudian mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi)  mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk membatalkan UU Cipta Kerja.

Trisnur Priyanto Sekjen DPP Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FSB GARTEKS KSBSI) yang ikut dalam aksi mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja telah mendegradasi hak buruh dan wajib ditolak. Bahkan sejak awal Undang-Undang ini dirancang sampai dibahas organisasinya sudah bersikap kritis.

“Sejak awal draft Undang-Undang Cipta Kerja dirancang pemerintah sudah tidak transparan. Sangat minim melibatkan perwakilan serikat buruh/pekerja untuk diajak dialog. Termasuk rekomendasi perwakilan buruh di Tripartit Nasional saja tidak diakomodir untuk merevisi pasal-pasal yang krusial,” tegasnya, saat diwawancarai lewat seluler, Selasa 13 Oktober 2020.

Lanjut Trisnur, pada waktu diterima dan dialog  dengan Khalid Ismail Ketua DPRD Kabupaten Tangerang beserta jajarannya, KSBSI meminta wakil rakyat diwilayah ini untuk mendesak pemerintah segera memberikan naskah asli Undang-Undang Cipta Kerja secara transparan. Pasalnya, sampai hari ini, masyarakat dibuat bingung, karena pemerintah dan DPR belum ada memberikan naskah aslinya.

“Yang ada, buruh dan masyarakat sekarang ini justru dibuat bingung, sebab yang beredar di media sosial naskah Undang-Undang Cipta berbagai versi. Tak ada naskah yang asli. Sehingga kami simpulkan, untuk sementara ini undang-undang ini masih siluman ,” ungkapnya.

Semua federasi serikat buruh yang berafiliasi dengan KSBSI mendesak DPRD di Kabupaten Tangerang, secara kelembagaan membuat pernyataan tertulis menolak Undang-Undang Cipta Kerja.  Dan akhirnya, tuntutan ini akhirnya dipenuhi, menegaskan bahwa menolak omnibus law Cipta Kerja dan mendorong presiden segera mengeluarkan Perppu.

Selain itu, dia menyampaikan aktivis buruh/pekerja jangan terjebak dengan aksi kekerasan selama melakukan aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Sebab, sekarang ini telah banyak dibangun narasi-narasi di media sosial, bahwa aksi demo yang dilakukan buru identik kekerasan.

“Aksi KSBSI bersama serikat buruh/pekerja lainnya dalam penolakan Undang-Undang Cipta Kerja selalu menolak segala bentuk aksi kekerasan. Kalau pun beberapa waktu lalu ada kawan-kawan mahasiswa melakukan aksi demo, lalu ada terjadi aksi kekerasan, saya yakin perbuatan itu dilakukan oknum-oknum tertentu, sengaja membuat kerusuhan,” lugasnya.

Karena itu, Trisnur menegaskan KSBSI sampai hari ini gerakannya masih murni menolak Undang-Undang Cipta Kerja dan menolak dimanfaatkan oleh sekelompok elit politik. Buktinya, isu yang berkembang saat ini justru sudah oknum-oknum yang menggiring opini menggantikan pemerintahan yang sah.

“Intinya KSBSI tidak akan pernah mau terpancing isu lain. Hanya fokus pada sikap penolakan Undang-Undang Cipta Kerja dan mendesak Jokowi mengeluarkan Perppu. Kami tidak mau terpancing, kalau ada yang menggiring untuk menggulingkan pemerintahan sah yang terpilih secara konstitusi,” jelasnya.

Tepatnya, semua federasi serikat buruh yang berafiliasi dengan KSBSI di Kabupaten Tangerang akan terus melakukan kampanye dan edukasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja kepada masyarakat. Trisnur mengatakan, salah kaprah jika ada sekelompok orang KSBSI tahunya cuma demo. Tapi tidak memahami isi keseluruhan draft Undang-Undang Cipta Kerja.

“Sejak awal Undang-Undang Cipta Kerja dirancang sampai dibahas di DPR RI, KSBSI telah melakukan kajian dan analisa terhadap pasal-pasal yang mendegradasi hak buruh. Kami punya argumentasi dan kesimpulan dari pasal-pasal yang krusial dan saya bersama kawan-kawan siap berdebat dan mendiskusikannya secara ilmiah,” tandasnya. (AH)