ID ENG

Aktivis FSB GARTEKS KSBSI: Pergub DKI Jakarta Tentang Kenaikan UMP 2021 Bukan Solusi Buruh

Tanggal Publish: 06/11/2020, Oleh: DPP FSB Garteks

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menerbitkan keputusan tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 untuk pekerja/buruh. Ia menerangkan, bahwa benaikan upah minimum ini berdasarkan hasil kajian nilai produk domestik bruto (PDB) dan inflasi nasional yang telah dilakukan. Akhirnya diputuskan, UMP 2021 naik sebesar Rp 4.416.186,548 atau naik sebesar 3,27 persen.

Selain itu, ia mengatakan kenaikan UMP mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Karena, ditengah pandemi Covid-19, ada beberapa sektor usaha yang tidak terlalu berdampak krisis pada kondisi keuangan perusahaan.

“Ada beberapa sektor usaha yang memang tak berdampak justru tumbuh positif tahun ini. Dan diharapkan mampu mempertahankan daya beli pekerja/buruh agar mendorong perekonomian di Ibukota Jakarta,” katanya.

Bagi sektor usaha yang terpuruk karena krisis Covid-19, Pemprov DKI Jakarta juga memberi kebijakan dengan memberi kelonggaran dengan tidak menaikan kewajiban kenaikan UMP. “Kalau ada perusahaan tak sanggup mengikuti keputusan UMP 2021, sebaiknya tetap mengikuti upah tahun 2020.

“Bagi usaha yang terdampak Covid-19, maka kami menetapkan UMP 2021 tidak mengalami kenaikan atau sama dengan UMP 2020,” kata Anies.

Yumana Sagala Ketua DPC Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri-Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FSB GARTEKS-KSBSI) DKI Jakarta mengatakan kebijakan Pergub DKI No. 103/2020 Tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 yang diterbitkan Gubernur Anies Baswedan dinilainya baik. Tapi disatu sisi dianggap berpotensi merugikan buruh dan bisa menimbulkan perselisihan antara buruh dan pengusaha.

Dijelaskan Yumana, dalam Pergub itu ada poin yang direkomendasikan Anies Baswedan mengenai kebijakan upah buruh. Kalau pada poin pertama, ia mengatakan sudah tepat. Sebab keputusan UMP 2020 yang dibuat lebih mengacu pada PP No.78 Tahun 2015.

“Jadi beliau tidak terlalu mengikuti Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Tentang Penundaan Upah Minimum 2020 ditengah pandemi Covid-19,” ujarnya, saat diwawancarai di Kantor KSBSI, Cipinang Muara, Jakarta Timur (3/11/20).

Tapi masalahnya, poin kedua dalam Pergub itu ada rekomendasi bahwa bagi perusahaan yang terkena dampak Covid-19, maka disarankan melapor ke Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) DKI Jakarta. Kemudian si pengusaha diberikan solusi penangguhan tidak mengikuti UMP 2021.

Yumana menilai, rekomendasi itu sangat berpotensi merugikan buruh. Karena bisa dimanfaatkan pengusaha nakal, tidak menaikan upah buruhnya karena alasan terdampak Covid-19. Sebelumnya saja, telah banyak modus dilakukan pengusaha nakal sengaja menutup usahanya dengan memanfaatkan situasi pandemi.

“Padahal kondisi keuangan perusahaannya sebenarnya tidak ada masalah. Tapi mereka sengaja menutup usaha dan hak normativ buruhnya banyak tidak dipenuhi pasca usahanya ditutup,” terangnya.

Ia menerangkan salah satu usaha paling berdampak ditengah pandemi adalah industri garmen dan tekstil yang memperkerjakan ribuan orang. Pada waktu awal diterapkan Pembatasan Skala Besar-Besaran (PSBB), banyak buruh di sektor ini korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dirumahkan. Serta pemotongan upah dan pengurangan jam kerja yang dibuat si pengusaha.

“Yang kami khawatirkan dalam  Pergub ini justru bisa dijadikan peluang jahat oleh pengusaha nakal. Dengan cara, perusahaan sengaja tidak menaikan upah buruh, alasan terdampak Covid-19. Karena si pengusaha nakal menganggap Pergub ini mempunyai celah untuk melindungi mereka,” lugasnya.

Termasuk, bagi sektor usaha yang tidak berdampak, dia menilai juga bisa menjadi ancaman bagi buruh. Pengusaha nakal bisa saja melakukan manipulasi, menunda upah buruhnya dengan alasan yang sama. Walau dalam Pergub itu, bagi perusahaan yang tak berdampak diwajibkan menaikan UMP 2021, tapi sangat berpeluang jadi modus kejahatan.

Hal senada juga disampaikan Heru Bendahara DPC FSB GARTEKS KSBSI DKI Jakarta. Dia mengatakan Pergub DKI No. 103/2020 Tentang Kenaikan UMP 2021 dinilainya bukan solusi disaat keadaan buruh semakin memprihatinkan. Dia menegaskan ditengah pandemi Covid-19 ini, justru kebijakan pemerintah lebih banyak berpihak pada pengusaha dan buruh semakin terdiskriminasikan.

“Tapi kan dalam Pergub itu ada celah bagi pengusaha yang nakal melakukan penangguhan upah terhadap buruhnya. Baik terhadap perusahaan yang berdampak maupun yang tidak berdampak Covid-19,” ucap Heru.

Karena itu, dia menyarakan agar Anies Baswedan sebaiknya memikirkan ulang keputusan yang sudah dibuat. Karena dinilai sangat membingungkan dan berpotensi menimbulkan konflik antara buruh dan pengusaha dalam penetapan upah.  

“Atau kalau bisa poin rekomendasi tersebut dibatalkan saja, supaya tidak menimbulkan kegaduhan nantinya,” tegasnya. (AH)