ID ENG

Aktivis Buruh Mulai Menentukan Sikap Terkait Kabar UMK 2022 di Kabupaten Bogor Tidak Naik

Tanggal Publish: 01/12/2021, Oleh: DPP FSB Garteks

Wadiyo Ketua Dewan Pengurus Cabang Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri-Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DPC FSB GARTEKS) Kabupaten Bogor mendesak penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota atau UMK 2022 memihak buruh. Dan menolak penetapan upah tersebut mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

Dikabarkan, Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat sampai berita ini ditulis belum menandatangani penetapan UMK 2022. Sehingga, buruh di Jawa Barat bingung dan mencari kepastian. Sementara, beberapa hari lalu, serikat buruh/serikat pekerja melakukan demo besar-besaran di Gedung Sate Kota Bandung, menolak upah murah.

Sebelumnya paguyuban serikat buruh/serikat pekerja di Kabupaten Bogor pun sudah melakukan aksi demo buruh di Kantor Bupati Bogor. Dimana, saat terjadi dialog dengan perwakilan Bupati Bogor lahir kesepakatan. Bahwa pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor akan merekomendasikan UMK 2022 dari aspirasi buruh sebesar 7,2 persen ke tingkat provinsi.

“Hasil pengawalan aksi demo kemarin di Gedung Sate, kabarnya UMK 2022 di Kabupaten Bogor tidak naik. Surat Keputusan (SK) UMK yang kami dapat di media sosial ini memang belum pasti, karena bekum ditandatangani Ridwan Kamil,” ucap Wadiyo, saat diwawancarai melalui seluler, Rabu (1/12/2021).

Dia menegaskan, kalau kabar tersebut masih mengambang. Tapi kalau nanti benar terjadi, bisa dipastikan nasib buruh semakin sengsara. Untuk sementara ini, kata Wadioyo aktivis serikat buruh/serikat pekerja masih terus melakukan koordinasi dengan DPRD dan perwakilan Pemkab Bogor. Namun komunikasi akhir yang dibangun juga belum ada hasil memuaskan.

Artinya, DPC FSB GARTEKS Kabupaten Bogor tetap bersikap kritis dalam menyikapi UMK 2022. Pasalnya, Bupati Bogor sendiri dalam penetapan upah mengikuti anjuran pemerintah yang mengacu dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

“Alasan kami menolak upah berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, karena PP ini hasil produk Undang-Undang Cipta Kerja yang mayoritas masih ditolak buruh. Apalagi hasil keputusan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) telah memerintahkan pemerintah dan DPR harus merevisi undang-undang ini selama 2 tahun,” jelasnya.  

Mengingat situasi masih mengambang karena Ridwan Kamil belum memutuskan SK UMK 2022, Wadiyo mengatakan di internal FSB GARTEKS se- Jawa Barat berencana kembali unjuk rasa bersama serikat buruh lainnya. Tapi aksi demo ini, harus ada arahan dan intruksi dari DPP FSB GARTEKS terlebih dahulu.

“Kalau nanti sudah ada intruksi, kemungkinan FSB GARTEKS di Jawa Barat bakal turun ke jalan lagi bersama aliansi serikat buruh/serikat pekerja lainnya menolak upah murah. Mungkin saja gelombang aksi demonya lebih besar,” tandasnya. (AH)