ID ENG

Aktivis Buruh Menyesalkan Gubernur Banten Menunda UMP 2021

Tanggal Publish: 02/11/2020, Oleh: DPP FSB Garteks

Ahmad Fauzi Sekretaris DPC Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri-Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FSB GARTEKS-KSBSI) Kabupaten Serang menyesalkan sikap Gubernur Banten menunda Upah Minimum Provinsi Sesuai Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK. A4 /X/2020 tentang Penetapan UMP Tahun 2021 dimasa pandemi Covid-19. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/kep.253-Huk/2020 tentang Penetapan UMP Banten 2021 dan ditandatangani Gubernur per tanggal 31 Oktober 2020.

Ahmad menilai SE tentang upah yang baru dikeluarkan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), dengan menganjurkan menunda UMP 2021 di masa pandemi Covid-19 kepada semua gubernur se-Indonesia itu dianggapnya tak memihak buruh. Ia menjelaskan, akibat  wabah Corona ada dampak pada sektor usaha diseluruh wilayah industri Banten.

“Beberapa bulan lalu ketika negara kita ditetapkan terdampak Covid-19 banyak perusahaan terkena imbas keuangan. Ribuan buruh di Banten pun akhirnya terpaksa menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dirumahkan,” ujarnya, saat diwawancarai lewat seluler, Senin (2/11/20).

Tapi untuk hari ini, ia menilai kondisi perusahaan yang sempat terpuruk itu kondisinya sudah memulih. Bahkan beberapa perusahaan besar di Kabupaten Serang, saat ini telah memperkerjakan kembali buruhnya yang sempat dirumahkan. Dan membuka lowongan kerja. Artinya, geliat perekonomian secara perlahan memang mulai bangkit.

Karena itu, FSB GARTEKS Kabupaten Serang mendesak Wahidin Halim Gubernur Banten, dalam penetapan UMP 2021 mengacu PP No.78 Tahun 2015. Contohnya, di Kabupaten Serang sendiri Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun ini tidak anjlok.

“Menurut tafsiran kami, sebaiknya UMP 2021 harus naik 8,51 persen, tidak usah mengikuti anjuran SE Menaker. Karena ada juga beberapa sektor usaha memang tidak begitu berdampak. Jadi situasi usaha hari ini serba relatif,” ujar ahmad yang saat ini juga menjabat pengurus Dewan Pengupahan Kabupaten Serang.

Intinya, Ahmad mengatakan perekonomian diwilayah Banten sebenarnya tidak terlalu terpuruk dari dampak Covid-19, termasuk di Kabupaten Serang. Karena itu, aktivis buruh mendesak agar Wahidin Alim dalam memutuskan upah 2021, jangan hanya memihak pada kepentingan pengusaha.

“Karena SE Menaker ini kan bersifat edaran saja dan tidak baku untuk diikuti oleh setiap gubernur,” terangnya. (AH)