ID ENG

Aktivis Buruh GARTEKS Wilayah Banten Gelar Membership Meeting

Tanggal Publish: 28/11/2020, Oleh: DPP FSB Garteks

Hari ini, Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri-Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FSB GARTEKS-KSBSI) kembali mengadakan Membership Meeting GARTEKS se-wilayah Banten. Acara berlangsung di Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Sabtu (28/11/2020).

Tujuan inti acara ini sebagai sarana pertemuan untuk menyambung silaturahmi. Sekaligus ajang penguatan dan konsolidasi organisasi sesama pengurus FSB GARTEKS di wilayah Banten. Termasuk membahas strategi organisasi menghadapi tantangan zaman, khususnya era industri 4.0. Sehingga, nantinya  FSB GARTEKS KSBSI mampu beradaptasi, serta berkembang kuat.

Pada kesempatan itu, Trisnur  Priyanto Sekjen DPP FSB GARTEKS KSBSI mengatakan, kegiatan  membership meeting adalah wadah diskusi terbuka untuk semua anggota, untuk menampung aspirasi, persoalan yang ada. Seperti kendala yang dihadapi di perusahaan saat melakukan perekrutan, kesulitan dmelakukan advokasi kepada anggotanya dan lainnya.

“Diadakannya kegiatan ini juga mampu meningkatkan rasa memiliki anggota terhadap organisasi dan menumbuhkan militansi. Dan yang paling utama adalah penguatan dan pengembangan organisasi kita untuk kedepannya,” kata Trisnur.

Hal senada juga disampaikan Faizal Rakhman Ketua DPC FSB GARTEKS KSBSI Kabupaten Serang. Ia mengatakan semoga kegiatan Membership Meeting dapat meningkatkan kepercayaan diri organisasi di setiap tingkatan dalam mengembangkan organisasi. Serta mampu beradaptasi di era baru setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2020 Cipta Lapangan Kerja.

“Tentunya sangat banyak perubahan dalam dunia perburuhan di Indonesia, setelah undang-undang tersebut segera diberlakukan. Tapi saya yakin, walau kita menolak undang-undang ini, FSB GARTEKS KSBSI akan mampu menjawab tantangan ini,” ujarnya.    

Sementara Tri Pamungkas Ketua DPC FSB GARTEKS KSBSI Tangerang Raya, menuturkan untuk menuju serikat buruh yang mandiri, maka sebuah organisasi harus berkomitmen mambangun Sumber Daya Manusia (ADM) yang mumpuni di tingkat basis.

"Sudah tidak lagi anggota tergantung kepada pengurusnya,  begitu juga pengurus  komisariat tidak lagi tergantung kepada cabang federasinya," jelas Tri Pamungkas.

Tri menyebut, dinamika hukum perburuhan sangat rumit. Belum lagi tentang perumusa Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan persoalan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK),  tidak ada atau dihapuskan hanya menambah duka kaum buruh. Khususnya anggota serikat buruh GARTEKS di Provinsi Banten. (AH/red)