ID ENG

Aktivis Buruh Desak Pemerintah Evaluasi Program Kartu Prakerja

Tanggal Publish: 23/04/2020, Oleh: DPP FSB Garteks

Adamas Belva Syah Devara Staf Khusus  (Stafsus) Milenial Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menyatakan resmi dari jabatannya. Surat penguduran dirinya disampaikan langsung ke Presiden Jokowi pada 17 April 2020. Namanya mencuat jadi perbincangan publik, karena mendapatkan proyek program Kartu Prakerja. Dia dipercaya menjalankan kerjasama startup pemerintah bersama Ruangguru. Dimana posisi Belva juga masih sebagai CEO Ruangguru.

Tentu saja ketika Belva mendapat proyek program Kartu Prakerja sebesar Rp. 5,6 Triliun publik langsung memprotes keras. Proyek tersebut dianggap monopoli bisnis di lingkaran Istana Presiden. Selain itu, publik juga mencibir, para Stafsus milenial Jokowi ini belum ada sumbangsih nyata untuk masyarakat Indonesia. Namun secara tiba-tiba ditengah pandemi Covid-19, Belva mendapatkan proyek  yang super fantasi dari pemerintah.

Trisnur Priyanto Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Buruh Garmen, Tekstil, Kerajinan Kulit dan Sentra Industri (FSB GARTEKS) mengatakan sikap Belva mengundurkan diri sudah tepat untuk menghindari konflik kepentingan di lingkungan Istana Presiden. Ia menilai, sejak awal Jokowi mengangkat Stafsus milenial ini ada kecurigaan.

“Karena keterwakilan belum memberikan sumbangsih nyata ke masyarakat. Tapi diangkat menjadi posisi strategis sebagai anak buah Jokowi perwakilan milenial,” ucapnya, ketika diwawancarai lewat seluler, Kamis 23 April 2020.

Dia menegaskan, ketika Belva sudah mengundurkan diri, tapi harus menyelesaikan masalah program Kartu Prakerja yang sedang disoalkan. Intinya, bagi kalangan buruh program Kartu Prakerja tidak tepat sasaran. Walau tujuan awalnya memang baik untuk memberikan pelatihan.

“Tapi ditengah pandemi Covid-19 ini, buruh yang paling berdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dirumahkan oleh perusahaan tanpa ada jaminan yang pasti. Buruh yang terkena PHK dan dirumah dari sektor formal dan informal sudah 1 juta orang lebih, kemungkinan besar bertambah,” ujarnya.

Salah satu alasan buruh memprotes, Trisnur menjelaskan program Kartu Prakerja hanya memberikan pelatihan kepada peserta berbasiskan digital. Sementara buruh yang terdampak PHK dan dirumahkan sekarang ini tidak butuh pelatihan. Melainkan butuh lapangan kerja atau modal membuka usaha kecil.

“Buruh yang sebelum kena PHK dan dirumahkan juga sudah memiliki keahlian masing-masing ditempat mereka bekerja. Pada umumnya mereka juga umurnya sudah diatas 30 tahun keatas dan memiliki keluarga. Jadi tidak butuh pelatihan kerja disaat situasi krisis ini,” pungkasnya.

Oleh sebab itu, Trisnur menyesalkan jika program Kartu Prakerja tetap dilanjutkan pemerintah, karena dinilaii manfaatnya sangat minim. Ia pun menegaskan sebaiknya Presiden Jokowi segera mengevaluasinya. “Termasuk lembaga Ombudsman RI harus segera menyelidiki proyek ini. apakah bermasalah secara administrasi atau tidak,” ujarnya.

Belajar dari pengalaman yang telah terjadi, Trisnur mengatakan sebaiknya pemerintah segera menggandeng serikat buruh/pekerja untuk mencari solusi ditengah pendemi Covid-19. Sebab perhatian pemerintah terhadap buruh yang terkena dampak PHK dan dirumahkan dinilai belum menyentuh pada sasaran.

“Kami berharap pemerintah segera turun tangan, jangan ada kesan diskriminasi kepada buruh,” tutupnya. (AH)