ID ENG

6 Bulan Pandemi Covid-19, Ini Catatan Kritis DPP FSB GARTEKS KSBSI

Tanggal Publish: 28/09/2020, Oleh: DPP FSB Garteks

Ary Joko Sulistyo Ketua Umum DPP Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri-Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FSB GARTEKS-KSBSI) setelah 6 bulan negara ini terdampak pandemi Covid-19, banyak buruh/pekerja dihadapkan berbagai dilema. Salah satunya, tahun ini ledakan pengangguran meningkat drastis, jumlahnya lebih dari 3 juta buruh.

 “Buruh yang sudah tidak bekerja ini pada umumnya korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan. Karena banyak perusahaan gulung tikar, akibat dampak Covid-19,” ujarnya, saat diwawancarai di Kantor DPP FSB GARTEKS KSBSI, Cipinang Muara, Jakarta Timur, beberapa waktu lalu.

Dijelaskannya, bahwa tak ada yang menyangka, bahwa wabah Corona tak hanya mengancam kesehatan dan nyawa manusia. Wabah virus ini pun ikut merontokan segala bentuk bisnis. Sehingga, denyut nadi perekonomian dunia pun semakin hari melambat.

“Mayoritas perekonomian seluruh dunia saat ini pun semakin melambat. Ratusan juta buruh terpaksa menjadi pengangguran. Bahkan, upah buruh diberbagai negara banyak mengalami penurunan drastis, salah satunya Indonesia,” ungkapnya.

Termasuk, negara ini pun sedang menghadapi ancaman resesi ekonomi. Sebab, pertumbuhan ekonomi  mengalami minus 2 persen. Tentunya, saat Indonesia nanti masuk zona resesi ekonomi, dia memprediksi kemungkinan besar terjadi lagi ledakan pengangguran buruh di sektor padat karya, padat modal dan informal.

“Saya harap pemerintah harus bersikap serius menyikapi persoalan ekonomi dan harus meyakinkan investor tidak hengkang dari Indonesia ketika resesi ekonomi terjadi. Agar ledakan pengangguran tidak semakin parah pada 2021 nanti,” lugasnya.

Ditengah situasi tidak memasti ini, ia menyarankan agar serikat buruh/pekerja, pemerintah, pengusaha dan bayer perusahaan bisa duduk bersama, untuk mencari solusinya. Sebab, persoalan yang terjadi memang tidak bisa diselesaikan hanya satu pihak.

Dia juga bersikap kritis terhadap pemerintah yang dinilai kurang serius mengatasi persoalan kasus PHK dan dirumahkan. Justru, terkesan abu-abu dan Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) hanya membuat surat edaran (SE) yang sifatnya hanya bentuk himbauan.

“Seharusnya pemerintah dimasa sulit ini hadir dan membantu buruh yang terkena PHK dan dirumahkan. Jadi jangan terkesan pengecut hanya membuat Surat Edaran (SE), dalam menyelesaikan persoalan hubungan industrial lewat mediasi buruh dan pengusaha (Bipartit) saja,” ungkapnya.

Tapi dalam unsur Tripartit, supaya pemerintah ikut terlibat sangat terlihat minim. Disatu sisi, dia memang melihat ada niat positif pemerintah membantu masyarakat dan buruh yang sedang kesusahan dalam bentuk program bantuan sosial. Namun program yang dijalankan, seperti paket sembako, kartu prakerja dan subsidi upah bulanan buruh bagi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dinilainya masih belum menyentuh sasaran. Jadi harus ada tindakan evaluasi.

“Termasuk pemerintah seharusnya bersikap adil dong. Jangan hanya memberikan bantuan subsidi upah kepada buruh peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan saja. Tapi buruh yang sudah terkena PHK dan dirumahkan harus ikut dibantu, Karena banyak perusahaan memang sudah tidak sanggup lagi memberikan iuran jaminan sosial tiap bulan kepada buruhnya,” ujarnya.

DPP FSB GARTEKS KSBSI sekarang ini pun ikut berinisiatif melakukan agenda sosial dialog dengan lintas serikat buruh/pekerja, perwakilan pengusaha dan pemerintah. Bahkan perwakilan buruh, FSB GARTEKS KSBSI, FSP TSK KSPSI, PP TSK SPSI bersama organisasi pengusaha APINDO dan ASPRINDO telah membuat kesepakatan, untuk mencari solusi hubungan industrial.

“Serta meminimalisir buruh yang terancam PHK dan dirumahkan dimasa pandemi di perusahaan sektor garmen tekstil serta alas kaki,” tutupnya. (AH).